Transformasi Hijau Jakarta Dimulai dari Kampung: Menteri KLH Dorong Replikasi Model Kampung SAMTAMA di Seluruh Jakarta

Jakarta, 1 Juli 2025 – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan sampah berbasis masyarakat. Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Kampung SAMTAMA (Sampah Tanggung Jawab Bersama), RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Hanif menyebut Kampung SAMTAMA sebagai contoh nyata integrasi pengelolaan sampah dan adaptasi perubahan iklim di kawasan perkotaan padat penduduk. "Pengelolaan sampah harus menjadi gerakan bersama, dimulai dari rumah tangga. Pemerintah telah menetapkan target pengelolaan sampah 100% pada tahun 2029 melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025. Oleh karena itu, masyarakat perlu segera dilibatkan secara aktif,” ungkap Menteri Hanif.

Kampung SAMTAMA: Percontohan Proklim Lestari

RW 03 Cempaka Putih Timur merupakan wilayah seluas 36 hektare yang dihuni 1.101 kepala keluarga (sekitar 3.795 jiwa) di 18 RT. Berada di dataran rendah sekitar empat meter di atas permukaan laut, kawasan ini menghadapi tantangan lingkungan kompleks, termasuk risiko banjir dan keterbatasan ruang terbuka hijau. Namun, melalui program ProKlim Lestari yang diinisiasi KLH/BPLH, wilayah ini berhasil bertransformasi menjadi kampung tangguh iklim dengan penghargaan tertinggi dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Menteri Hanif meninjau berbagai praktik unggulan warga, antara lain:
 * Pemilahan sampah dari rumah dan daur ulang anorganik.
 * Budidaya maggot untuk limbah organik.
 * Pengumpulan minyak jelantah oleh 90% rumah tangga.
 * Pemanfaatan air hujan dan penggunaan lampu hemat energi.
 * Pengembangan urban farming dan hidroponik melalui Pusat Pelatihan P4 Daun Hijau.
 * Penghijauan gang dan taman secara swadaya oleh warga.

Kapasitas adaptasi iklim juga diperkuat dengan pembangunan 11 sumur resapan, peningkatan luas retensi banjir dari 0,1 hektare menjadi 0,18 hektare, serta penambahan jalur evakuasi dari tiga menjadi 38 titik. Penggunaan kembali air limbah domestik yang sebelumnya hanya sebagian, kini telah menjangkau seluruh 1.101 KK. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan indeks kapasitas adaptasi sebesar 0,437 dan indeks keterpaparan-sensitivitas sebesar 0,525, menandakan kerentanan iklim tingkat sedang dengan kesiapsiagaan yang terus meningkat.
Dorongan Pengelolaan Sampah dan Sanksi Tegas
Menteri Hanif menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah. “Jakarta Pusat saat ini menyumbang sekitar 700 ton sampah per hari. Oleh karena itu, optimalisasi fasilitas pengolahan sampah RDF (Refuse-Derived Fuel) di Rorotan, Jakarta Utara, menjadi sangat krusial. Fasilitas berkapasitas 2.500 ton per hari ini dirancang untuk menerima sampah yang telah dipilah dari wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara,” tegas Menteri Hanif.

Menteri Hanif juga mengingatkan bahwa pengelola hotel, kawasan komersial, dan permukiman yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan sampah dari sumber akan dikenai tindakan tegas. “Apabila tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 15 hari sejak teguran pertama, maka akan dikenakan sanksi administratif hingga penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pidana penjara paling lama satu tahun,” pungkas Menteri Hanif.

Apresiasi dan Replikasi Model

Menteri Hanif menyampaikan apresiasi kepada warga RW 03 dan menegaskan bahwa KLH/BPLH akan terus memperluas replikasi Kampung SAMTAMA ke wilayah lain di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Dengan keterlibatan aktif warga, dukungan pemerintah daerah, dan sinergi lintas sektor, transformasi menuju kota yang bebas sampah dan tangguh terhadap iklim bukan sekadar wacana, melainkan sebuah keniscayaan.
Sebagai pengakuan atas keberhasilannya, Kampung SAMTAMA terpilih sebagai salah satu dari 300 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 dan menjadi percontohan nasional Proklim Lestari. Program ini dinilai berhasil tidak hanya dalam membangun resiliensi terhadap perubahan iklim, tetapi juga dalam mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan warga melalui pendekatan lingkungan yang terpadu.(*/Red)

Diberdayakan oleh Blogger.